Ketegangan geopolitik global, termasuk di Selat Hormuz, semakin menyoroti kerentanan sistem energi dunia dan memperkuat dorongan untuk mempercepat transisi menuju energi terbarukan menjelang Konferensi Perubahan Iklim PBB COP31 yang akan digelar di Antalya, Turkiye, pada November mendatang.
Koordinator Residen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Turkiye Babatunde Ahonsi mengatakan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, terutama yang berasal dari impor, telah mendorong banyak negara untuk mempercepat peralihan menuju sumber energi terbarukan.
Dalam wawancara dengan Anadolu, Ahonsi menilai perundingan iklim internasional tetap menjadi mekanisme penting dalam menghadapi krisis iklim global dan menyoroti potensi kontribusi COP31 yang tahun ini akan dipimpin Turkiye.
Menurut Ahonsi, meskipun kemajuan yang dicapai dalam forum COP sering dianggap lambat, sejumlah capaian penting telah berhasil diwujudkan, termasuk Perjanjian Paris 2015 dan kesepakatan COP26 untuk membatasi kenaikan suhu global hingga 1,5 derajat Celsius di atas tingkat pra-industri.
Ia mengatakan COP28 pada 2023 menandai dimulainya konsensus global mengenai transisi energi, sementara COP29 di Azerbaijan pada tahun berikutnya mendorong pembahasan mengenai pembiayaan iklim yang dinilai sangat penting untuk menerjemahkan komitmen menjadi tindakan nyata.
Ahonsi menilai COP31 seharusnya menjadi momentum peralihan dari tahap negosiasi menuju tahap verifikasi.
“Menurut saya, ini adalah COP ketika kita harus beralih dari negosiasi ke verifikasi, di mana kita akan berbicara tentang pengukuran, pelacakan, verifikasi, dan pelaporan nyata atas kemajuan komitmen nasional,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa dalam kerangka iklim saat ini, negara-negara terlebih dahulu menyepakati target global sebelum menerjemahkannya ke dalam komitmen nasional. Karena itu, COP31 dapat memperkuat mekanisme akuntabilitas untuk mengukur sejauh mana komitmen tersebut telah dijalankan.
Merujuk pada Menteri Lingkungan Hidup, Urbanisasi, dan Perubahan Iklim Turkiye Murat Kurum yang juga menjabat Presiden COP31, Ahonsi mengatakan terdapat kesamaan pandangan mengenai pentingnya mempercepat implementasi kebijakan iklim.
“Kita tidak lagi berbicara mengenai sainsnya. Sekarang waktunya mempercepat implementasi untuk menghadirkan solusi yang sudah terbukti dengan kecepatan dan skala yang sebanding dengan tingkat keparahan krisis iklim,” ujarnya.
Ahonsi mengatakan penyelenggaraan COP31 di Antalya akan memberikan karakter tersendiri karena wilayah Mediterania merupakan salah satu kawasan yang mengalami pemanasan sekitar 20 persen lebih tinggi dibandingkan rata-rata global.
Ia menyebut kawasan tersebut menghadapi berbagai tantangan, termasuk gelombang panas, kekeringan, kebakaran hutan, dan ketahanan air.
Menurut Ahonsi, posisi geografis dan geopolitik Turkiye sebagai penghubung antara Timur dan Barat, Utara dan Selatan, serta Eropa, Timur Tengah, dan Afrika dapat membantu memperluas dialog di antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda.
“Turkiye sendiri adalah jembatan karena posisi geografis dan geopolitiknya. Negara ini menghubungkan Timur dan Barat, Utara dan Selatan, serta menghubungkan Eropa dengan Timur Tengah dan Afrika,” katanya.
Ia menambahkan pengalaman Turkiye dalam memfasilitasi dialog dan mediasi berbagai isu internasional yang kompleks dapat membantu memperkuat proses negosiasi COP31 dan membangun kepercayaan antarnegara.
Menurut Ahonsi, kepercayaan merupakan syarat utama bagi keberhasilan aksi iklim multilateral.
Tanpa kepercayaan, kata dia, kemajuan dalam kerja sama iklim global akan sulit dicapai.
Ahonsi mengatakan isu keadilan iklim, termasuk transisi energi dan akses terhadap teknologi, akan menjadi salah satu pembahasan utama dalam COP31.
Ia menilai ketegangan geopolitik terbaru, khususnya situasi di Selat Hormuz akibat perang AS-Israel-Iran, menunjukkan betapa rentannya sistem energi global saat ini.
“Sistem energi yang bergantung pada bahan bakar fosil, khususnya yang diimpor, benar-benar telah membuka mata banyak pihak dan memperkuat komitmen untuk mempercepat peralihan ke energi terbarukan,” ujarnya.
Menurut Ahonsi, transisi energi bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut aspek ekonomi dan keamanan energi.
Ia menegaskan bahwa proses pengurangan penggunaan bahan bakar fosil harus dilakukan dengan pendekatan yang berbeda sesuai kondisi masing-masing negara.
Dalam pembahasan mengenai Afrika, Ahonsi mengatakan benua tersebut merupakan salah satu kawasan yang paling terdampak perubahan iklim meskipun kontribusinya terhadap emisi global relatif kecil.
Karena itu, isu pembiayaan iklim dan transfer teknologi akan menjadi prioritas penting dalam agenda COP31.
Ia juga menyoroti potensi besar Afrika yang memiliki populasi muda, dengan lebih dari 75 persen penduduknya berusia di bawah 30 tahun, yang dinilai lebih terbuka terhadap perubahan dan inovasi.
Menurut Ahonsi, Afrika tidak seharusnya dipandang sebagai kawasan yang hanya membutuhkan bantuan, melainkan sebagai mitra penting dalam upaya mencapai target iklim global.
“Kita tidak akan pernah mencapai target iklim global jika mengabaikan sebagian besar wilayah dunia,” katanya.
news_share_descriptionsubscription_contact
