Mayoritas anggota DK PBB kecam eskalasi militer Israel di Lebanon

Mayoritas anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam eskalasi operasi militer Israel di Lebanon dalam sidang darurat pada Senin, sementara Amerika Serikat memilih tidak mengkritik Tel Aviv dan justru menyalahkan Hizbullah serta Iran.

Utusan Prancis untuk PBB Jerome Bonnafont mengatakan sidang darurat digelar sebagai respons terhadap “eskalasi besar yang sedang berlangsung” dan perluasan signifikan operasi militer Israel di Lebanon, meskipun gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat telah berlaku sejak 17 April.

Bonnafont mengkritik tindakan Israel dan memperingatkan bahwa pendudukan baru hanya akan memperdalam konflik.

“Jauh dari membawa keamanan bagi Israel dan warganya, pendudukan baru hanya berisiko memicu ketidakstabilan. Setiap desa yang dibom dan dihancurkan, setiap warga sipil yang terbunuh akan memperkuat Hizbullah dan melemahkan pemerintah Lebanon,” katanya.

Ia menambahkan bahwa “tidak ada pertimbangan keamanan yang dapat membenarkan pelanggaran permanen terhadap kedaulatan suatu negara.”

Utusan Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia membandingkan operasi militer Israel di Lebanon dengan situasi di Jalur Gaza. Menurutnya, Lebanon sedang menyaksikan “pengulangan yang hampir identik” dari skenario di Gaza, termasuk pendudukan berskala besar dan pemindahan paksa penduduk setempat.

Nebenzia menuntut penarikan segera pasukan Israel dan memperingatkan bahwa tanpa langkah tersebut, “mustahil mencapai gencatan senjata yang sesungguhnya.” Ia juga mengaitkan krisis di Lebanon dengan ketegangan regional yang lebih luas, dengan menyatakan bahwa memburuknya situasi di Lebanon merupakan dampak langsung dari “agresi yang tidak dapat dibenarkan” oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Sementara itu, Utusan China untuk PBB Fu Cong mengatakan Israel telah “melintasi Sungai Litani dan menduduki Kastel Beaufort”, yang menurutnya merupakan penetrasi militer terdalam Israel ke Lebanon dalam lebih dari dua dekade.

Ia menambahkan bahwa rencana Israel untuk memperluas operasi darat semakin menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional.

Kuasa Usaha Inggris untuk PBB James Kariuki juga mengecam apa yang disebutnya sebagai “eskalasi sembrono dan tidak proporsional” dari operasi militer Israel yang memperburuk situasi kemanusiaan bagi warga sipil Lebanon.

Meski demikian, Kariuki menegaskan bahwa pembicaraan yang dimediasi Amerika Serikat tetap menjadi satu-satunya jalan yang layak menuju penyelesaian politik jangka panjang dan pelucutan senjata Hizbullah.

Berbeda dengan negara-negara lain, Utusan AS untuk PBB Mike Waltz memberikan pandangan yang kontras dengan memuji kepemimpinan Presiden Donald Trump serta menyalahkan sepenuhnya Hizbullah dan Iran tanpa menyinggung dugaan pelanggaran yang dilakukan Israel.

“Deeskalasi maupun perdamaian akan terwujud dengan cepat jika Hizbullah segera menghentikan serangannya, seperti yang tampaknya telah dijanjikan, dan pemerintah Lebanon menegakkan kedaulatan penuh, membangun kembali negara, serta memulangkan rakyatnya,” kata Waltz.

Ia menegaskan bahwa Washington mendukung pemerintah Lebanon dalam upayanya membebaskan negara tersebut dari organisasi yang disebutnya sebagai kelompok teroris yang mendapat arahan dari Teheran.

Waltz juga memaparkan apa yang disebutnya sebagai jalan yang jelas menuju perdamaian, yakni Hizbullah menghentikan serangan terhadap Israel, angkatan bersenjata dan pemerintah Lebanon menguasai seluruh wilayah negara itu, serta Iran menghentikan penggunaan Lebanon sebagai basis operasi garis depan.