Konflik antara Iran dan Amerika Serikat dinilai telah bergeser menjadi "adu ketahanan politik", dengan kedua pihak berupaya menekan satu sama lain tanpa memicu kembali perang berskala penuh di tengah rapuhnya gencatan senjata yang masih berlangsung.
Para analis menilai peluang tercapainya perjanjian damai komprehensif sebelum akhir Juni masih kecil mengingat perbedaan pandangan mengenai program nuklir Iran dan ofensif Israel di Lebanon.
"Ini adalah adu ketahanan politik," kata Ryan Bohl, analis senior Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) di RANE Network, kepada Anadolu.
Meski gencatan senjata yang dimediasi Pakistan telah berlaku sejak 8 April, ketegangan masih tinggi di kawasan Timur Tengah dengan serangan sporadis yang terus terjadi.
Peneliti senior Middle East Institute, John Calabrese, mengatakan hasil yang paling mungkin terjadi adalah perpanjangan gencatan senjata yang tidak stabil, yakni kondisi yang tidak sepenuhnya damai namun juga tidak kembali ke perang terbuka.
"Konflik ini jelas telah menjadi kontestasi kehendak politik, dengan kedua pihak saling memberi tekanan sambil mengendalikan batas eskalasi secara hati-hati. Ada indikasi kuat bahwa masing-masing pihak berusaha bertahan lebih lama daripada memaksakan penyelesaian militer yang menentukan," katanya.
Calabrese menyoroti pernyataan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf yang menyebut situasi tersebut sebagai "adu ketahanan", seraya menegaskan Teheran tidak akan tunduk pada tekanan apa pun dan tekanan ekonomi maupun blokade tidak akan memaksa Iran mengubah posisinya.
Di pihak AS, Calabrese mencatat bahwa Presiden Donald Trump bersikeras tidak berada di bawah tekanan untuk segera mencapai kesepakatan dan tetap meyakini dirinya memiliki posisi tawar terhadap Teheran.
Para analis memaparkan tiga kemungkinan skenario dalam beberapa bulan mendatang.
Menurut Bohl, skenario yang paling mungkin hingga akhir bulan ini dan kemungkinan sepanjang musim panas adalah berlanjutnya saling serang dalam skala terbatas tanpa kembali ke perang terbuka.
Skenario tersebut mencakup serangan terbatas, provokasi timbal balik, dan tekanan ekonomi, dengan kedua pihak tetap mempertahankan gencatan senjata namun belum sepenuhnya berkomitmen pada perdamaian.
Selat Hormuz juga diperkirakan tetap berada dalam kondisi terbatas secara fungsional, disertai serangan skala kecil terhadap negara-negara Teluk, tambahnya.
Skenario kedua yang dinilai lebih optimistis adalah tercapainya nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) yang memperpanjang gencatan senjata sekaligus menciptakan kerangka bagi perundingan mengenai sanksi, blokade, dan program nuklir Iran.
Dalam skenario tersebut, gangguan di Selat Hormuz kemungkinan masih berlangsung sepanjang musim panas, namun menuju normalisasi pada akhir Agustus.
Skenario ketiga sekaligus yang paling berbahaya adalah pecahnya kembali permusuhan.
Serangan besar Iran terhadap Israel terkait kampanye militer di Lebanon, jatuhnya korban signifikan dari pihak militer AS, serangan mematikan terhadap infrastruktur negara-negara Teluk, atau keputusan Washington dan Israel untuk melanjutkan operasi militer dapat memicu eskalasi baru.
Bohl mengatakan eskalasi penuh belum dapat dikesampingkan selama kapal induk AS masih berada di kawasan.
Para analis juga menilai saat ini tidak ada insentif kuat bagi kedua pihak untuk membuat konsesi besar.
Analis pertahanan Marina Miron mengatakan kemungkinan salah satu pihak menyerah bergantung pada lamanya kebuntuan berlangsung dan besarnya tekanan yang mampu diberikan komunitas internasional kepada AS dan Israel.
"Meski demikian, perlu dicatat bahwa para pejabat Iran dilaporkan sedang mengkaji pengaturan sementara yang dapat menghadirkan pelonggaran sanksi, akses terhadap pendapatan, dan pengurangan tekanan ekonomi. Namun hal itu mengharuskan Amerika Serikat menerima usulan Teheran," katanya.
"Pertanyaannya adalah apakah AS dapat secara politik menyatakan semacam 'kemenangan' sambil tetap memberikan konsesi," tambah Miron.
Bohl menilai Washington kemungkinan lebih terbuka untuk memberikan konsesi dan mengejar kesepakatan yang menyerupai perjanjian nuklir Iran tahun 2015.
Menurut dia, Trump akan tertarik pada skenario penyerahan yang dapat diklaim sebagai kemenangan besar.
"Ini bukan hal yang mendesak bagi kedua pihak. Bagi Trump, ada pemilu sela dan tentu saja warisannya sendiri. Namun dia akan tetap menjadi presiden hingga 2029, sehingga itu adalah batas waktu maksimalnya," katanya.
"Sementara bagi pemerintah Iran, memang ada krisis ekonomi, tetapi secara politik mereka kemungkinan masih dapat bertahan satu tahun, dua tahun, bahkan lima tahun lagi karena sistem otoriter dirancang untuk menahan tekanan semacam itu," tambahnya.
Meski Trump menyampaikan optimisme, para analis tetap meragukan tercapainya kesepakatan komprehensif dalam waktu dekat.
Bohl mengatakan Trump tampaknya meyakini bahwa mempertahankan blokade akan terus memberi tekanan kepada Iran. Namun, menurutnya, Trump juga tidak ingin menjadi pihak pertama yang mencabut blokade tersebut.
Ia menambahkan bahwa perundingan mengenai isu nuklir dapat berlangsung selama bertahun-tahun karena banyak kendala teknis yang harus diatasi, termasuk persoalan lokasi dan kepemilikan stok uranium.
Para analis juga menilai ofensif Israel menjadi ancaman bagi keberlangsungan gencatan senjata sekaligus menambah kerumitan dalam upaya mencapai perjanjian damai.
Menurut Bohl, hilangnya kelompok Hizbullah sebagai sekutu regional akan sangat melemahkan kemampuan Iran untuk memproyeksikan pengaruh dan menghalangi Israel.
Para analis mencatat bahwa tekanan ekonomi kini menjadi faktor utama dalam konflik Iran.
"Pada tingkat strategi besar, baik AS maupun Iran menggunakan instrumen ekonomi bersama instrumen militer untuk mencapai tujuan mereka secara keseluruhan," kata Miron, peneliti di Department of Defence Studies, King's College London.
Ia menambahkan bahwa dengan mengancam jalur pelayaran dan pasar energi, Teheran meningkatkan biaya ekonomi perang sekaligus menguji ketahanan politik AS.
Calabrese mengatakan Iran memasuki konflik ini dalam kondisi ekonomi yang sudah tertekan, sementara perang mempercepat kemerosotan tersebut secara drastis.
Namun demikian, ia menilai Teheran memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap tekanan ekonomi dibandingkan AS.
"Rezim tersebut telah bertahan selama puluhan tahun di bawah sanksi melalui kombinasi represi, berbagai cara menghindari tekanan, dan pembentukan struktur ekonomi paralel," katanya.
Menurut Calabrese, AS menghadapi tantangan yang berbeda karena perang berlangsung dalam lingkungan politik yang demokratis dan opini publik telah berbalik menentangnya.
"Pemilu sela pada November berkembang menjadi referendum terhadap petahana Gedung Putih yang tidak populer, dengan ekonomi, posisi internasional negara, dan perang sama-sama bergerak ke arah yang tidak menguntungkan," katanya.
Ia menambahkan bahwa meskipun Iran jauh lebih rentan secara ekonomi namun relatif terlindungi secara politik, AS lebih tangguh secara material tetapi lebih rentan secara politik, sehingga situasi menjadi sulit diselesaikan.
news_share_descriptionsubscription_contact
